Bertempat di Pendopo Kecamatan Tambakboyo tanggal 06 Desember 2018 telah berlangsung Musyawarah Kecamatan (MUSCAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Jawa Timur,dalam musyawarah MUI kecamatan dihadiri oleh 2 orang pengurus MUI Kabupaten Tuban, Forkopimka Kecamatan Tambakboyo, Kepala KUA Tambakboyo, Ketua MUI Kecamatan, Ketua MUI Desa Se- Kecamatan Tambakboyo. Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
Dalam musyawarah tersebut Bapak Camat Tambakboyo DIDIK PURWANTO, S.Pd. M.Si dalam sambutannya bahwa MUI Tingkat Kecamatan mempunyai tanggungjawab yang tidak ringan kedepan yang dihadapkan dengan berbagai persoalan yang terjadi setiap saat baik tingkat Desa sampai tingkat Nasional diperlukan penanganan secara Komprehensif dan bersama – sama, untuk diharapkan Kepengurusan MUI Kecamatan Tambakboyo periode ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang lebih baik dapat dibutuhkan, diterima, dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak.
Musyawarah dipimpin oleh Sekretaris MUI Kabupaten Tuban yang dalam hal ini Bapak Drs. Mambaul Mushofa, M.Pd, dalam pengarahannya dan sekaligus memimpin musyawarah membagi komisi-komisi dan masing-masing dipimpin ketua komisi untuk memimpin sidang komisi, hasil sidang komisi di disampaikan sebagai laporan akhir yang dibacakan oleh ketua komisi, secara umum musyawarah berjalan lancar, tertib, sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disepakati.
Dalam Musyawarah Majelis Ulama Indonesia Kecamatan telah mengahsilkan kepengurusan MUI Kecamatan Tambakboyo Periode tahun 2018 – 2023 :
Ketua : K. MUHIBBUN, Wakil Ketua I,II K.M. YUSUF, M. Pd,H. SHOKEH, Sekretaris I, II AHMAD SYAIKHU. S.Pd dan NUR IHSAN, sedangkan Bendahara dijabat oleh M. NUR HUDIANA, untuk Seksi-Seksi disusun oleh kepengurusan terpilih.
Kedepan tugas MUI semakin berat dan konkret untuk berperan ikut mewujudkan kemajuan zaman dan teknologi serta sebagai penjaga moral dan karakter bangsa, membimbing Umat yang dapat menjadi kekuatan membentengi diri bangsa khususnya para generasi muda dari pengaruh negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga diperlukan penyusunan rencana kerja dan kebijakan strategis dan bersinergis dengan program pemerintah.(drmj/sn)