24 January 20190 Komentar | Dilihat : 595 kali
Ditulis oleh admin

Bertempat di Pendopo Kecamatan Tambakboyo 23 Januari 2019 dilaksanakan Pembekalan Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2 (dua) Kecamatan Tambakboyo dan Bancar masing-masing Desa menghadirkan Ketua Panitia dan unsur Pelaksana Kegiatan  Anggaran (PKA) dari Perangkat Desa.

Kecamatan Tambakboyo dengan peserta dari 18 (delapan belas desa) sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang terdiri dari satu orang ketua dan 1(satu) orang Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai unsur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) tahun 2019, demikian juga dari Kecamatan Bancar mengikutsertakan sebanyak 48 (empat puluh delapan ) orang dari 24 (dua puluh empat) Desa dengan unsur peserta yang sama yaitu Ketua dan unsur Perangkat Desa (PKA)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 82 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Kabupaten Tuban akan akan melaksanakan proses pengisian anggota BPD secara serentak dimulai Bulan Desember 2018 dan pembentukan panitai pengisian anggota BPD serta dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban melaksanakan Pembekalan kepada panitia dengan jadwal 2 (dua)  Kecamatan disatu tempat.

Pembekalan dibuka secara resmi oleh Sekcam Tambakboyo Suwarsono,S.STP mewakili Camat Tambakboyo yang bersamaan ada kegiatan di Tuban, dalam kesempatan itu beliau merasa bangga dan ucapan terima kasih atas kehadiran peserta yang 100% hadir dengan awal yang semangat diharap dapat menjaring calon BPD yan benar-benar orang yang berpotensi dan maksimal untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kemajuan di Desa, juga disampaikan bahwa BPD setelah diresmikan akan dilaksanakan pembekalan khusus dalam rangka memaksimalkan perannya terhadap desa.

Sebagai nara sumber pembekalan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana Kab.Tuban yaitu Antok Wahyudi, S.STP (Kabid) menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa itu sakti dalam mengawal jalannya Pemerintahan Desa, sampai-sampai menjadi penyelamat terhadap Aset Desa, tidak berhenti disini semua Peraturan Desa (Perdes) wajib mendapat legalitas BPD, sampai-sampai dulu masih bernama Badan Perwakilan Desa dapat memberhentikan Kepala Desa karena Laporan Pertanggungjabannya ditolak, dan akhirnya sekarang kewenangan itu tidak ada lagi sebab berganti nama Badan Permuyawaratan Desa dengan perubahan beberapa regulasinya.

Nara sumber yang ke dua Suhut, S.Sos secara teknis menjelaskan nantinya ada calon BPD berasal dari keterwakilan wilayah dan perempuan dimana keterwakilan perempuan ini wajib yang jumlah anggota BPD masing-masing desa tidak sama tergantung jumlah penduduk yakni sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jumlah anggota BPD 5 (lima) orang, 2.501 (dua ribu lima ratus satu) s/d 5.000  jumlah anggota BPD 7 (tujuh) orang, dan 5.000 (lima ribu) keatas dengan jumlah BPD 9 (Sembilan) orang ditegaskan bahwa di aturan yang baru terdapat susunannya Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Ketua Bidang, juga dibantu seorang Sekretariat yang rekrutmennya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa agar lembaga ini dapat maksimal sebab kedepan BPD juga membuat Laporan Kinerja 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran diregulasi sekarang terdapat 3 (tiga) tunjangan yaitu Tunjangan Operasional, Tunjangan Kedudukan, dan Tunjangan Kinerja hal ini yang menyebabkan perlunya Laporan Kinerja BPD setiap tahun.

Disesi diskusi peserta  dari Kecamatan Tambakboyo Ali Imron menanyakan keterwakilan perempuan apakah bisa dari PKK hal ini dijawab nara sumber bisa berkoordinasi kepada semua organisasi perempuan yang ada sehingga diharapkan menghasilkan calon bisa diterima semua pihak, dari Kecamatan Bancar Subhan juga mengisi sesi ini dengan pertanyaan apakah boleh calon anggota BPD pernah menjabat 1 kali periode pada Badan Perwakilan Desa dan 2 kali periode menjabat dengan nama Badan Permusyawaratan Desa mereka mendaftar pada pendaftaran yang dibuka oleh panitia mulai tanggal 28 Januari 2019 nanti, juga dijawab itu sama dengan 3 kali menjabat tidak boleh karena tidak sesuai ketentuan yang ada jadi dia dianggap sudah 3 kali menjabat, dan Sunhaji dari Tambakboyo memberikan pendapat serta harapan agar anggota BPD kedepan untuk diberikan anggaran yang cukup dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah agar dapat bekerja secara maksimal dan professional lebih-lebih nantinya aka nada seorang secretariat yang membantu secara administrasi BPD.(Drmj/Sn).

Kategori
-
Tag
bpd
comments powered by Disqus